Knowledgebase
Knowledgebase Pendidikan Tinggi > Knolwedgebase Pendidikan Tinggi > Knowledgebase

Ask a question:


Kepka, Perka, Surat Edaran Kepala BKN

Solution

Kepka, Perka, Surat Edaran Kepala BKN

  1. Perka BKN no. 1 Tahun 2013: Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS atau di sini   ( membatalkan SE Kepala BKN no. 02/SE/1980 )
  2. Surat kepala BKN no. K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana atau di sini
  3. Petunjuk dan Formulir Formasi PNS Tahun Anggaran 2013
  4. Surat Kepala BKN no. K26-30/V.201-1/99 : Pencabutan SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Setingkat Lebih Tinggi, yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Perka BKN no. 9 Tahun 2012: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan), Permenpan & RB Nomor 197 Tahun 2012  jo Permenpan & RB no. 233 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permenpan & RB no. 197 tahun 2012
  6. Perka BKN no. 20 Tahun 2011: Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS
  7. Perka BKN no. 13 Tahun 2011: Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
  8. Perka BKN no. 12 Tahun 2011: Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  9. Perka BKN no. 2 Tahun 2011: Kenaikan Pangkat dan BUP bagi PNS yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh Di Luar Instansi
  10. Perka BKN no. 21 tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  11. Perka BKN no. 7 Tahun 2008 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  12. Perka BKN no. 43 tahun 2007: Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
  13. Perka BKN no.39 tahun 2007: Tata cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
  14. Perka BKN no.22 tahun 2007 : Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  15. Kepka BKN no. 67 tahun 2006 : Petunjuk Pelaksanan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
  16. Kepka BKN no. 18 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
  17. Perka BKN no. 13A tahun 2006: Petunjuk Penetapan NIP CPNS
  18. Kepka BKN no. 09 tahun 2006: Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
  19. KepKa BKN no. 15 Tahun 2003: Juknis Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan PP no. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
  20. Kepka BKN no. 13 Tahun 2002: Juknis PP no. 13 Tahun 2002  tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
  21. Kepka BKN no. 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
  22. Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang  Pengadaan PNS (Ketentuan tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A) atau  unduh di sini 
  23. SE Kepala BKN no. 48 tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  24. SE Kepala BKN no. 08 tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  25. SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980: Pemberhentian PNS
  26. SE Kepala BKN no.02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS , disertai contoh-contoh kasus
  27. SE Kepala BAKN no. 01/SE/1977: Permintaan dan Pemberian cuti PNS beserta 25 lembar lampiran (I-XXV)
  28. Pedoman CPNS/PNS
  29. Peninjauan Masa Kerja
  30. Prosedur Peninjauan Masa Kerja
  31. Cara Menghitung Masa Kerja Golongan
  32. Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili
  33. Dasar Hukum Perhitungan Masa Kerja Golongan
  34. Website Resmi Badan Pertimbangan Kepegawaian
  35. Website Resmi BKN Pusat sini dan sini
  36. Daftar Batas Usia Pensiun PNS (update 09 Desember 2012)
  37. Mengenal Masa Kerja PNS (Dari Masa CPNS sampai Masa Pensiun)
  38. Penerbitan SK CPNS dan SPMT Harus Berdasarkan Aturan
 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 46
Category: Produk Hukum
Date added: 2013-03-14 00:02:34
Views: 1394
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid